Rakor Tindak Lanjut PKS Pemanfaatan Data

Rakor Tindak Lanjut PKS Pemanfaatan Data

By   /   on Maret 20th, 2019   /   in Berita   /   0 Comments

Data kependudukan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Guna mengoptimalkan dukungan tersebut diatas maka […]

Markus Tri Munarja, SIP, MSi Resmi Nahkodai Dinas Dukcapil Gunungkidul

By   /   on Maret 18th, 2019   /   in Berita   /   0 Comments

Apel pagi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada Senin (18/3) tampak berbeda, ada wajah-wajah baru di jajaran pimpinan apel rutin di dinas ini. Tampak Markus Tri Munarja, SIP, MSi , Ir Anik Indarwati, MP, Drs Suryanto, MM, Dra Rohmi Rahayu, Wahyudi Nugroho, SIP, MM dan Sri Mulyaningsih, SH. Tidak tampak Sekretaris Dinas Dukcapil […]

Sekdin Baru Dukcapil Pimpin Penilaian Adminduk di Banyusoco

By   /   on Maret 18th, 2019   /   in Berita   /   0 Comments

Ada yang berbeda pada rombongan tim penilai pengelolaan adminduk yang hari ini dilaksanakan di Banyusoco Kecamatan Playen. Biasanya tim penilai dipimpin oleh Drs Virgilio Soriano selaku Sekretaris Dinas Dukcapil Gunungkidul, hari ini tim dipimpin oleh Drs Suryanto, MM selaku Sekretaris Dinas Dukcapil Gunungkidul. Hal ini dikarenakan bahwa terhitung tanggal 15 Maret 2019, Drs Suryanto, MM, secara […]

Ada 10 WNA tinggal di Gunungkidul

By   /   on Maret 6th, 2019   /   in Berita   /   0 Comments

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gunungkidul, mencatat ada 10 Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Kabupaten Gunungkidul. Data itu nantinya akan diserahkan ke KPU dan Bawaslu Gunungkidul guna meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Sebab, WNA tersebut tidak diperbolehkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengikuti pelaksanaan Pemilu. Sekretaris Dinas Dukcapil […]

Tahun 2019 Semua Kabupaten Wajib KIA

By   /   on Maret 4th, 2019   /   in Berita   /   0 Comments

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, Kementrian Dalam Negeri RI melalui suratnya yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia No 471.13/1879/Dukcapil tanggal 25 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Program Penerapan Kartu Identitas Anak dan Pemanfaatannya, menyampaikan bahwa tahun 2019 semua Kabupaten/Kota Wajib KIA. Kemendagri melalui Direktorat Jendral Kependudukan […]

Penilaian Adminduk di 5 Desa

By   /   on Februari 26th, 2019   /   in Berita   /   0 Comments

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa selaku ujung tombak, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan […]

Kemendagri: Kolom Penghayat Kepercayaan Amanat MK

By   /   on Februari 26th, 2019   /   in Berita   /   0 Comments

Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh merespons polemik mengenai penghayat kepercayaan. Ia menyebut, pencantuman kolom itu tak menghilangkan agama yang sudah diakui oleh negara. “Penghayat kepercayaan diakui secara sah oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2),” kata Zudan di Jakarta, Senin (25/2). […]

KTP-el WNA Tak Bisa Dipakai Memilih dalam Pemilu

By   /   on Februari 18th, 2019   /   in Berita   /   0 Comments

KTP-el diwajibkan untuk setiap penduduk yang memenuhi persyaratan, yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah.  Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa KTP-el diwajibkan bagi setiap penduduk. Pengertian penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga Negara Indonesia […]