Blog

  • Home /
  • Berita/Tugas Mulia Ketua RT sebagai ujung tombak Pencatatan Kematian Penduduk

Tugas Mulia Ketua RT sebagai ujung tombak Pencatatan Kematian Penduduk

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang Administrasi Kependudukan,  pada peritiwa penting khususnya kematian adalah  yang sebelumnya menjadi kewajiban keluarga atau yang mewakili menjadi kewajiban RT,  sebagaimana pasal 44 ayat 1).  Setiap kematian wajib dilaporkan rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ini adalah tugas mulia ketua dan pengurus RT agar setiap penduduk yang meninggal dunia dan  domisili  wilayah RT harus memiliki akte kematian.

Padahal pemahamam masyarakat akan kepemilikan akte kematian bagi warga di Lingkungan Kabupaten Gunungkidul masih belum optimal dibuktikan bahwa jumlah layanan akta kematian yang terbit pada tahun  2012 adalah 255 jiwa,  atau 7,24% dari jumlah penduduk yang meninggal dan terlaporkan dalam perubahan KK.

Masyarakat merasa sudah cukup kalau sudah memegang surat keterangan kematian  dari desa, padahal surat kematian dari desa belum merupakan dokumen resmi, hanya sebagai persyaratan pengurusan akta kematian. Dokumen Kependudukan dikatakan resmi adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dalam hal ini Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan pemahaman di atas maka RT harus memastikan dan memberikan surat pengantar pengurusan akta kematian kepada keluarga  atau wakil keluarga agar  melaporkan serta mengurus pencatatan untuk mendapatkan Akta Kematian sesuai prosedur yang berlaku secara aktif artinya memberikan/menyarankan keluarga untuk mengurus Akta Kematian bagi keluarganya. Di Kabupaten  Gunungkidul  hal ini dapat dijalankan karena SOP (standar opersional dan prosedur) pelayanan  Administrasi kependudukan harus melalui RT tanpa surat pengantar RT tidak dilayani.  Oleh karena itu pastikan RT memberikan surat pengantar pencatatan Kematian/Permohonan Akta Kematian. Warga Negara yang baik adalah warga negara yang tertib administrasi Kependudukan.

3 komentar pada “Tugas Mulia Ketua RT sebagai ujung tombak Pencatatan Kematian Penduduk”

  1. utsman    

    Assalamualaikum wr wb
    Saya baru saja terpilih sebagai ketua RT dan saya tertarik dengan surat kematian bagai mana cara mengurusnya mohon arahan dan penjelasan
    wasalam utsman

  2. Saddam Rajief    

    Permisi, maaf ingin memberikan masukan. Sekarang untuk membantu tugas-tugas ketua RT telah hadir aplikasi buatan anak Jogjakarta yang bernama Aplikasi Kentongan. dengan Kentongan ini pelaporan warga, persebarang informasi, laporan Kas RT, dan informasi tanda bahaya dapat diumumkan dan dikelola dengan baik. Aplikasi ini tersedia untuk Android dan iOS, untuk referensi bisa ke http://kentongan.org
    Terima Kasih,

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan.

*