Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No 108 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur secara lebih rinci mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. Regulasi ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Permendagri ini memuat ketentuan teknis terkait berbagai layanan Adminduk, mulai dari pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen kependudukan, hingga pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, hingga kematian. Salah satu hal yang diatur adalah pencantuman frasa “yang perkawinannya belum tercatatkan” pada akta kelahiran bagi anak dari pasangan yang belum memiliki bukti pencatatan perkawinan yang sah, sehingga hak anak atas identitas hukum tetap terjamin. 

Dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang kependudukan. Masyarakat juga dapat memahami hak dan kewajiban dalam pengurusan dokumen kependudukan, sekaligus mengetahui prosedur yang berlaku secara nasional.