Sosialisasi dan Pelayanan Perekaman KTP serta Aktivasi IKD Bersama Anggota DPRD Kab Gunungkidul di SMK N 1 Saptosari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunungkidul bersama DPRD Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan Sosialisasi, Layanan Perekaman KTP, dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di SMK Negeri 1 Saptosari pada Selasa, 7 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya jemput bola pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang telah berusia 17 tahun agar dapat segera memiliki dokumen kependudukan yang sah dan terdaftar secara resmi.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh dua anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul, yaitu Dwi Wahyu Asmorowati dan Bowo Sutrisno, yang turut memberikan pemahaman kepada para pelajar tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas resmi warga negara. Keduanya juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah aktif Dukcapil Gunungkidul dalam menghadirkan layanan langsung ke sekolah-sekolah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama generasi muda.
Dari pihak Dinas Dukcapil Gunungkidul, hadir Sekretaris Dinas, Arisandy Purba, AP. MPA., yang juga berkesempatan mengisi sesi sosialisasi. Dalam paparannya, beliau menjelaskan berbagai layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat, termasuk manfaat dari penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang kini mulai diterapkan secara luas. Selain sosialisasi, tim Dukcapil juga membuka layanan perekaman KTP-el dan aktivasi IKD di lokasi kegiatan, sehingga para siswa dapat langsung dilayani tanpa harus datang ke kantor kecamatan atau Dinas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar dan warga sekitar SMK Negeri 1 Saptosari semakin memahami pentingnya dokumen kependudukan dan dapat menjadi pelopor dalam penggunaan Identitas Kependudukan Digital. Dukcapil Gunungkidul terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan mendekatkan diri kepada masyarakat sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
