Jakarta – Isu stunting menjadi perhatian serius pemerintah nasional. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiskinan dan pola asupan makanan yang tidak tepat. Akibatnya kemampuan kognitif anak tidak berkembang secara maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah. Kondisi keluarga seperti ini bisa terjebak dalam kemiskinan.
Itu sebabnya, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri turut ambil bagian mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting. Hal itu dibahas dalam rapat bersama Kepala BKKBN dengan Kemendagri di kantor pusat Ditjen Dukcapil, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Pemerintah pusat dan provinsi bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah stunting. “Percepatan penurunan stunting, ini merupakan gerakan gotong royong dan memobilisasi kekuatan akar rumput. Fokusnya pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat desa,” kata dokter Hasto Wardoyo.
Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh menambahkan, pihaknya ditugaskan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberikan dukungan penuh kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk pendataan keluarga dan penanganan stunting. “Antara lain cakupan zonasinya menjangkau penduduk sampai level desa. Kemudian pendataan ke level mikro sesuai siklus hidup, bekerja sama dengan kepala desa, lurah serta camat,” kata Prof. Zudan dalam keterangan resmi, hari ini.
Selain itu, sebagai pengelola big data kependudukan, Dukcapil berbagi pakai data sebanyak 271 juta penduduk by name by address lengkap dengan nomor induk kependudukan kepada seluruh K/L untuk perencanaan pembangunan. “Dengan begitu, Dukcapil bisa membantu mendeteksi keluarga dengan risiko stunting melalui NIK,” kata Dirjen Zudan.
Tentu saja, sambung Dirjen Dukcapil, Kemendagri memberikan hak akses kepada BKKBN berupa data yang telah dimutakhirkan.
“Tentu perlu dilakukan sinkronisasi data yang dimiliki Kemendagri dengan hasil pendataan keluarga oleh BKKBN. Kemendagri akan mendukung penuh program BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting,” kata Dirjen Zudan memungkas keterangannya.
Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hari Nur Cahya Murni menyatakan, pihaknya berkontribusi melakukan konvergensi upaya penurunan stunting melalui sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, Ditjen Bina Bangda menerbitkan petunjuk teknis bagi pemerintah provinsi utk melakukan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.
Selanjutnya guna mendukung tugas berat BKKBN menurunkan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, Nunung, panggilan akrab Hari Nur Cahya Murni mengatakan, pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga.
“Karena itu pelibatan organisasi PKK yang memiliki jaringan dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, akan dapat membantu pemerintah secara masif dalam upaya menurunkan stunting,” pungkas Nunung.
