Kementrian Dalam Negeri RI telah mencanangkan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni : sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, sadar pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sadar pentingnya pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data […]
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Hal ini Sesuai dengan […]
Menyambut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah menerbitkan instruksi tentang perbaikan elemen data Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kartu Keluarga (KK). Instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia agar perubahan elemen […]
Pemanfaatan data kependudukan semakin meluas dalam segala aspek kehidupan, terutama untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan. Selain itu data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri ini dapat mendukung program-program penegakan hukum dan pencegahan kriminal secara efektif. Hal ini dikarenakan database Ditjen Dukcapil memiliki data yang lengkap dan akurat, […]
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Gunungkidul melakukan perekaman KTP elektronik kepada Warga Binaan Rutan Lapas Klas II B Wonosari, Selasa (02/10/2018). Dukcapil kabupaten Gunungkidul melakukan jemput bola kepada warga binaan di Lapas Klas II B Wonosari agar warga binaan bisa mendapatkan hak-haknya, salah satunya mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 19 April […]
Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan janji negara. Antara lain membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setiap siklus dalam kehidupan manusia adalah berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha […]
Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam […]
Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pilih warga negara dalam pemilihan umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam […]
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunungkidul mengimbau masyarakat Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaporkan anggota keluarganya yang meninggal supaya bisa diterbitkan akta kematian. Hal ini dikarenakan akta kematian memiliki banyak manfaat. Baik untuk anggota keluarga maupun pemerintah daerah. Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan […]
Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) mengamanatkan agar data kependudukan digunakan untuk semua urusan, di antaranya untuk mempercepat produktifitas dan efisiensi layanan publik, merencanakan pembangunan, mengalokasikan anggaran, pembangunan demokrasi hingga menegakkan hukum dan mencegah tindakan kriminal. Sehingga pemanfaatan data kependudukan perlu mengutamakan segi keamanan untuk melindungi kerahasiaan data pribadi penduduk. Seiring dengan pertumbuhan era digital yang tumbuh […]
