Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas […]
Anomali adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya menyebabkan ketidakkonsistenan data atau membuat suatu data menjadi hilang. Data anomali penduduk merupakan data penduduk yang tidak lazim dan belum diketahui kebenarannya. Bertempat di Aula Gisa Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul, Selasa (17/9) dilaksanakan Rapat koordinasi anomali dan data ganda penduduk di […]
Segenap Keluarga Besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mengucapkan turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya putra terbaik bangsa Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie. Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan diberikan tempat terbaik disisiNya Kisah hidup Bapak akan selalu menginspirasi kami, akan selalu hidup di benak kami, para generasi muda bangsa Selamat jalan Pak Rudy, Mr. Crack from […]
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menjadi piloting zona integritas. Penunjukan Dinas Dukcapil ini dilakukan bersama 15 OPD di lingkungan Pemkab Gunungkidul dengan ditandai dengan penandatangan komitmen oleh Kepala OPD pada acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBMM), Kamis […]
Bertempat di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Kamis (05/09), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBMM). Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen oleh Kepala OPD. Antara lain : Inspektorat Daerah, Bappeda, BKAD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Dukcapil, Dinas PU Perumahan dan Kawasan Permukiman, […]
Sesuai UU Adminduk No. 24 Tahun 2013, output atau hasil kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 23 dokumen kependudukan. Dokumen itu berisi data. Dalam memasuki era pemanfaatan data data tidak diberikan kepada pemangku kepentingan tetapi diberikan melalui hak akses kepada instansi pemerintah dan swasta. Data tersebut bisa diolah sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah. Administrator […]
Kabar gembira bagi pemegang KIA Gunungkidul. Ketika belanja di Toserba Sambipitu akan mendapatkan diskon 10% untuk mainan anak, alat tulis, sport, fashion baby, sepatu dan kaos kaki. Periode diskon yaitu dari Bulan September – Oktober 2019. Diketahui bahwa guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan dan pemanfaatan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gunungkidul dan […]
Senin (26/8) petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melakukan jemput bola perekaman KTP-el bagi jompo dan penyandang disabilitas di Desa Giripurwo, Kecamatan Purwosari. Kegiatan ini merupakan upaya Dinas Dukcapil Gunungkidul untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan. Dinas Dukcapil Gunungkidul juga berkomitmen dan terus mendorong setiap elemen masyarakat agar dapat […]
Dalam rangka membahagiakan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan mengurus administrasi kependudukannya, Biro Tata Pemerintahan DIY beserta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota/kabupaten di DIY, melaksanakan pelayanan terpadu perekaman dan pencetakan KTP-el. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Kamis-Jumat, tanggal 22-23 Agustus 2019 bertempat di Bangsal Wiyoto Projo, Kepatihan, Yogyakarta. Selain untuk tujuan tersebut, kegiatan […]
Pelayanan publik dipercaya bakal semakin mudah apabila berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini menginspirasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan aksi utilisasi NIK demi perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi terkait pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Untuk mendorong penggunaan basis data NIK sebagai pedoman pemberian bantuan, maka Ketua KPK Agus […]
