Salah satu fokus GISA (Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan) adalah membahagiakan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah dengan ragam inovasi. Â Hal ini tentu diperlukan totalitas dan loyalitas dalam bekerja oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui […]
Apa itu maklumat pelayanan? Apakah hanya sekedar sebaris kalimat dengan tanda tangan di bawahnya, dipigura dan dipasang di tempat yang terlihat siapa saja? Tentu tidak sesederhana itu. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tidak lepas dari peraturan […]
Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan ia bukan untuk melayani diri sendiri namun memberikan pelayanan kepada ralyat. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan […]
Kementrian Dalam Negeri RI telah mencanangkan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni : sadar akan pentingnya dokumen kependudukan, sadar pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sadar pentingnya pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data […]
Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Hal ini Sesuai dengan […]
Menyambut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah menerbitkan instruksi tentang perbaikan elemen data Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kartu Keluarga (KK). Instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia agar perubahan elemen […]
Pemanfaatan data kependudukan semakin meluas dalam segala aspek kehidupan, terutama untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan. Selain itu data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri ini dapat mendukung program-program penegakan hukum dan pencegahan kriminal secara efektif. Hal ini dikarenakan database Ditjen Dukcapil memiliki data yang lengkap dan akurat, […]
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Gunungkidul melakukan perekaman KTP elektronik kepada Warga Binaan Rutan Lapas Klas II B Wonosari, Selasa (02/10/2018). Dukcapil kabupaten Gunungkidul melakukan jemput bola kepada warga binaan di Lapas Klas II B Wonosari agar warga binaan bisa mendapatkan hak-haknya, salah satunya mengikuti pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden 19 April […]
Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan janji negara. Antara lain membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setiap siklus dalam kehidupan manusia adalah berkah dan karunia dari Tuhan Yang Maha […]
Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam […]
