Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak pilih warga negara dalam pemilihan umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam […]
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gunungkidul mengimbau masyarakat Kabupaten Gunungkidul untuk segera melaporkan anggota keluarganya yang meninggal supaya bisa diterbitkan akta kematian. Hal ini dikarenakan akta kematian memiliki banyak manfaat. Baik untuk anggota keluarga maupun pemerintah daerah. Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan […]
Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) mengamanatkan agar data kependudukan digunakan untuk semua urusan, di antaranya untuk mempercepat produktifitas dan efisiensi layanan publik, merencanakan pembangunan, mengalokasikan anggaran, pembangunan demokrasi hingga menegakkan hukum dan mencegah tindakan kriminal. Sehingga pemanfaatan data kependudukan perlu mengutamakan segi keamanan untuk melindungi kerahasiaan data pribadi penduduk. Seiring dengan pertumbuhan era digital yang tumbuh […]
Pemerintah mewajibkan registrasi kartu SIM prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Proses registrasi dilengkapi dengan proses validasi, yaitu dengan mencocokkan data yang dimasukkan pengguna dengan data kependudukan yang ada di Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Hal ini dilakukan agar pelanggan jasa telekomunikasi tidak menyalahgunakan nomor prabayar mereka. Registrasi […]
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan pelatihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada petugas pelayanan di desa. Pelatihan dilaksanakan di RR Gisa Dinas Dukcapil Gunungkidul, Selasa-Rabu tanggal 28-29 Agustus 2018. Pelatihan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait […]
Beberapa tahun belakangan ini, banyak beredar hoax tentang kependudukan dan pencatatan sipil yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Antara lain : 1. Foto KTP Ganda Hoax itu muncul di tengah suasana Pilgub DKI 2017 lalu. Dimana beredar foto tiga e-KTP warga Jakarta dengan nama berbeda namun memuat foto diri orang yang sama atau […]
Akhir-akhir ini dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah “hoax” oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab. Hoax menjadi perbincangan hangat di media massa maupun media social belakangan ini karena dianggap meresahkan publik dengan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘hoaks’ adalah ‘berita bohong.’ Dalam […]
Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”. Salah satu misinya antara lain untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun sasaran dari misi tersebut adalah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang meningkat, dan terwujudnya masyarakat […]
Dalam rangka memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk semua sektor dan di segala bidang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul memberi hak akses pemanfaatan data kependudukan kepada 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama telah dilakukan di Ruang Rapat I Sekretariat Daerah Kabupaten […]
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Latar belakang dikeluarkannya Permendagri ini antara lain dikarenakan bahwa saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan […]
