Kebijakan kependudukan merupakan suatu gejala yang relatif masih mudah. Berbagai kebijakan bidang ekonomi maupun social merupakan alternative dalam peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk. Kebijakan tersebut meliputi bidang antara lain : Penyediaan lapangan kerja, kesemptan pendidikan, meningkatakan kesehatan serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Berbagai hal tersebut mempengaruhi penduduk baik mengenai jumlah, komposisi dan distribusi atau persebaran […]
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472/1786/SJ perihal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran point 4 menyatakan bahwa “Bagi penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016.” Tenggang waktu tersebut diberikan […]
Sudahkah Anda punya KTP-el? Jika sudah coba lihat masa berlaku KTP-el Anda. Apakah masih tertulis berlaku hingga tahun 2017 atau sudah seumur hidup? Jika masih tertulis berakhir pada tahun 2017 Anda tidak perlu merasa galau karena harus memperpanjang masa berlaku KTP-el. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 […]
Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kontur daerah perbukitan dan pegunungan kapur, Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul sebesar 704.026 jiwa (sumber: Gunungkidul dalam angka 2016) yang tersebar di 144 desa. Dari jumlah total penduduk Kabupaten Gunungkidul tersebut, 571.007 jiwa (sumber: DUKCAPIL Gunungkidul […]
Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang hangat diperbincangkan mengenai carut marut KTP-el yang terjadi di Indonesia. Salah satu permasalahan yang muncul ialah 12% dari total 138 juta penduduk wajib KTP-el belum melakukan perekaman, sehingga dapat kita lihat di media massa baik cetak maupun elektronik terdapat banyak antrian warga yang ingin melakukan perekaman KTP-el di […]
Dalam RPJMD telah ditetapkan target 18 desa di 18 kecamatan yang mengelola data administrasi kependudukan secara tertib setiap tahunnya. Untuk menetapkan Desa terbaik pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan Surat Keputusan Camat tentang Penetapan Desa Terbaik Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk menetapkan Desa Terbaik tersebut, Kecamatan melakukan penilaian sendiri (self assessment). Dari […]
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan […]
Jika dilihat dari sudut perekonomian dan tatanan kenegaraan, China telah melewati tiga fase panjang dalam sejarah perekonomian maupun kenegaraannya setelah bangsa ini berubah menjadi negara reformasi. Fase pertama berkisar pada tahun1946-1976, merupakan era Mao Zedong. Negara China pada masa kepemerintahan Mao cenderung tetutup dari politik luar negeri maupun perekonomian luar negeri. Segala kebijakan yang berkenaan […]
Kondisi Negara. Bangsa yang besar dan kuat di era globalisasi bukan karena bangsa tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar atau banyak dengan daya saing dan produktifitas rendah, melainkan bangsa yang memiliki Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Terutama dalam percaturan dunia, seperti pada bidang ekonomi, politik dan pengembangan teknologi, mulai dari hilir […]
Tata cara adopsi anak telah diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan […]
