Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Klaster penentuan KLA terdiri 5 (lima) Klaster dan terinci dalam […]
TIM Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan dan […]
Untuk peserta Materi Sosialisasi Undang-undang No 24 Tahun 2014 yang belum mendapatkan softcopy materi dapat mengunduh materi disini
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mulai berbenah dengan adanya kegiatan penyusunan dokumen Standar Pelayanan Publik dan Penyusunan Dokumen Standar Mutu yang masih berproses di Tahun Anggaran 2014. Seyampang dengan itu salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan adalah adanya penilaian dari masyarakat melalui berbagai model misalnya IKM (Indeks Kepuasan Pelanggan), IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat) […]
Dalam rangkaian peluncuran Website Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Disdukcapil GK melakukan acara Exposed Web yang diselenggarakan pada hari Kamis, 19 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat I Gedung Sekertariat Pemerintah Daerah Kab. Gunungkidul. Acara yang dihadiri oleh 69 orang dari total 80 undangan. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan […]
Oleh:Markus Tri Munarja, SIP, MSi PENGANTAR Keterbukaan informasi publik adalah bentuk perubahan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Dimana dalam UUD RI Tahun 1945 (amandemen) pasal 28 F disebutkan bahwa “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi […]
Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul DR.Imawan Wahyudi meresmikan peluncuran webstite resmi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupatan Gunungkiudul. Peluncuran itu dilaksanakan di stan pameran pameran Pembangunan Dalam rangka hari jadi kabupaten Gunungkidul Ke-183 Selasa tanggal 3 Juni 2014. Untuk menunjang keterbukaan informasi kepada publik dalam website tersebut disajikan informasi semua jenis layanan beserta biaya dan sanksi […]
Formulir pelayanan administrasi kependudukan versi digital telah tersedia. Untuk lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat mulai 1 Juni 2014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menyediakan formuir permohonan versi digital. Dengan adaya ketersediaan formulir versi digital ini diharapkan dapat mengantisipasi apabila terjadi kekurangan stok formulir yang ada di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Warga masyarakat […]
Salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK yang terdiri atas 16 digit itu bersifat unik dan khas, tunggal, serta melekat pada seseorang (dan hanya pada orang itu) sepanjang masa. NIK akan dikenakan pada setiap orang […]
