Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka seluruh Penyelenggara pelayanan publik diwajibkan untuk menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan. Hal ini dikuatkan dengan disahkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 25 Tahun 2009. Standar Pelayanan […]

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi. Karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke […]

Setiap instansi dalam melakukan pekerjaan selalu berhubungan dengan arsip sebagai kebutuhan mutlak. Arsip mempunyai peran yang sangat potensial bagi suatu instansi. Sehingga untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal, setiap instansi harus mempunyai system kearsipan yang baik dan teratur. Hilangnya beberapa arsip milik instansi, polemik aset instansi karena tidak didukung kepemilikan arsip, sulitnya menemukan kembali arsip […]

Substansi administrasi kependudukan adalah berupa pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan.  Pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri. Sementara pendaftaran kependudukan berupa pencatatan biodata penduduk per keluarga berikut […]

Salah satu fokus GISA (Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan) adalah membahagiakan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah dengan ragam inovasi.  Hal ini tentu diperlukan totalitas dan loyalitas dalam bekerja oleh seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui […]

Apa itu maklumat pelayanan? Apakah hanya sekedar sebaris kalimat dengan tanda tangan di bawahnya, dipigura dan dipasang di tempat yang terlihat siapa saja? Tentu tidak sesederhana itu. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan penerbitan dokumen-dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tidak lepas dari peraturan […]

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan ia bukan untuk melayani diri sendiri namun memberikan pelayanan kepada ralyat. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan […]

Kementrian Dalam Negeri RI telah mencanangkan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal,  yakni : sadar akan pentingnya dokumen kependudukan,  sadar pentingnya pemutakhiran data kependudukan, sadar pentingnya pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data […]

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Hal ini Sesuai dengan […]

Menyambut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah menerbitkan instruksi tentang perbaikan elemen data Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kartu Keluarga (KK). Instruksi tersebut telah disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Dukcapil seluruh Indonesia agar perubahan elemen […]